Lahat,cakramedianews.com- Akibat ambruknya jembatan di Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang terjadi pada Senin (30/6), Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK Nusantara) Provinsi Sumatera Selatan, Dodo Arman, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Aksi tersebut akan diikuti oleh sekitar 50 orang masa dengan titik kumpul di depan Mabes Polri. Dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 006/KPKN/VI/2025 yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, LSM KPK Nusantara menyampaikan bentuk aksi berupa orasi dan pembentangan spanduk, pamflet, serta selebaran, dengan dukungan mobil komando dan sepeda motor.
Dodo Arman mengungkapkan, robohnya jembatan di Merapi Timur diduga kuat akibat aktivitas truk-truk pengangkut batu bara yang melebihi kapasitas tonase jembatan. Ia menilai, aktivitas tambang yang tidak terkendali di wilayah Lahat telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan kerusakan jalan.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi soal pembiaran. Banyak tambang ilegal beroperasi di Kabupaten Lahat. Kami menduga sebagian dimiliki oleh oknum kuat, termasuk mantan jenderal. Karena itu laporan-laporan yang kami sampaikan ke Polres Lahat tidak ditindaklanjuti secara maksimal,” tegas Dodo.
Dalam aksinya, LSM KPK Nusantara membawa sejumlah tuntutan kepada Mabes Polri. Mereka meminta agar kepolisian pusat memberikan kejelasan atas laporan-laporan yang telah diajukan terkait dugaan tambang ilegal di Kabupaten Lahat, antara lain:
- Laporan No. 090/LP/KAPOLRI/KPKN/VI/2025 terkait PT Banjar Sari Pribumi
- Laporan No. 007/LP/KPKN/V/2025 terkait PT Dianrana Petrojasa
- Laporan No. 037/LP/KPKN/V/2025 terkait PT Citra Bara Raya
- Laporan No. 008/LP/KPKN/V/2025 terkait PT Golden Great Borneo
Selain itu, LSM KPK Nusantara juga menuntut agar Kapolri turun langsung ke lapangan untuk memeriksa aktivitas tambang yang diduga tidak berizin serta mengambil langkah tegas terhadap pemilik usaha tambang yang membiarkan operasional kendaraan melebihi tonase jalan dan jembatan.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang sistematis, Ungkap Dodo Arman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait rencana aksi maupun penyelidikan atas robohnya jembatan di Merapi Timur.(putra).
