Probolinggo,cakramedianews.com- Komunitas Media Siber Probolinggo (KOMSIPRO) melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Mereka menilai pemerintah daerah abai dalam memberikan perlindungan serta jaminan kesejahteraan bagi para jurnalis lapangan yang setiap hari bekerja dengan risiko tinggi.
Ketua KOMSIPRO, Ahmad Hilmiddin, menyatakan bahwa peran wartawan di Probolinggo seolah dipandang sebelah mata oleh jajaran pejabat daerah. Padahal, mobilitas tinggi jurnalis dalam menyajikan informasi terkini (update) menuntut kondisi fisik prima dan seringkali harus bertaruh nyawa di jalanan.
“ Kerja seorang wartawan itu masuk kategori risiko tinggi. Rekan-rekan harus berada di lapangan setiap hari, menerjang hujan maupun panas demi menyajikan informasi bagi masyarakat,” tegas Hilmiddin dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti kerentanan kecelakaan lalu lintas yang senantiasa mengintai para jurnalis saat mengejar peristiwa yang tidak terprediksi. Sebagai pilar keempat demokrasi, kontribusi wartawan dalam mengawal pembangunan daerah dinilai sangat besar, namun sayangnya berbanding terbalik dengan apresiasi yang diberikan pemerintah.
Hilmiddin memberikan ilustrasi konkret mengenai bentuk nyata kepedulian yang bisa diberikan pemerintah, salah satunya melalui jaminan kesehatan (BPJS). Menurutnya, anggaran untuk menjamin keselamatan kerja wartawan tidak akan membebani APBD secara signifikan.
“ Jika Pemerintah mau peduli sedikit saja, biaya BPJS untuk wartawan tidak akan menguras dana APBD. Hitung-hitungannya sederhana, jika premi per orang Rp 150 ribu untuk 100 wartawan, Pemkab hanya perlu mengeluarkan Rp15 juta per bulan. Itu angka yang kecil bagi daerah,” imbuhnya.
Ironisnya, KOMSIPRO membandingkan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mitra kerja ini dengan besarnya anggaran APBD yang terserap pada proyek pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran.
Hilmiddin menyebut banyak proyek bernilai miliaran rupiah justru berakhir menjadi bangunan mangkrak dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun mitra kerja pemerintah.
“ Banyak gedung mangkrak yang dibangun. Contoh nyata di Kraksaan ada pusat oleh-oleh, dan di Paiton ada bangunan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang mungkin saat ini sudah jadi ‘gedung hantu’ karena tidak berfungsi,” pungkasnya.
KOMSIPRO berharap Pemkab Probolinggo segera mengevaluasi kebijakan anggarannya agar lebih proporsional. Pihaknya mendesak agar pemerintah daerah mulai memasukkan skema jaminan keselamatan kerja bagi para jurnalis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mempublikasikan setiap capaian daerah ke publik. ( Fabil )