Probolinggo,cakramedianews.com- Komunitas Media Siber Probolinggo (Komsipro) menyambangi Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (17/12/2025). Kedatangan mereka membawa misi besar menuntut transparansi penuh terkait penggunaan anggaran di lembaga legislatif tersebut.
Komsipro menegaskan bahwa sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran negara dikelola secara terbuka dan tepat sasaran.
Ketua KOMSIPRO, Ahmad Hilmidin, tidak basa-basi dalam menyampaikan orasinya. Di hadapan wakil rakyat, ia menegaskan bahwa media hadir bukan sebagai pemanis, melainkan sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas menjaga integritas daerah.
” Kami hadir untuk mengingatkan agar DPRD tidak terus-menerus berada di zona nyaman, Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Sebagai putra daerah, kami punya tanggung jawab moral agar anggaran rakyat benar-benar kembali ke rakyat tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tegas Hilmidin.
Ahmad Hilmidin juga mengapresiasi keterbukaan Komisi I dalam menerima aspirasi ini.
” Kami mengapresiasi Bapak Muchlis yang mendukung penuh upaya agar penggunaan anggaran di Kabupaten Probolinggo ke depannya jauh lebih transparan,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, KOMSIPRO menyodorkan empat poin tuntutan utama dalam diskusi:
1. Transparansi Total: Buka data penggunaan anggaran dan capaian kinerja secara gamblang ke publik.
2. Reformasi Informasi Sekwan: Sekretariat Dewan diminta berhenti menjadi “tembok” dan mulai menjadi jembatan informasi bagi jurnalis.
3. Audit Dana Pokir: Stop segala bentuk praktik pemotongan dana Pokok Pikiran (Pokir) oleh oknum anggota dewan.
4. Keadilan Publikasi: Anggaran kemitraan media harus merata, menolak keras monopoli media internal.
Menerima tuntutan tersebut, Muchlis, S.Pd., anggota Komisi I dari Fraksi PKB, menyampaikan terima kasih atas masukan kritis dari KOMSIPRO. Ia sepakat bahwa peran media sangat krusial dalam mengawasi kinerja legislatif.
” Kehadiran KOMSIPRO adalah langkah positif agar anggota DPRD dapat terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya,” ujar Muchlis.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media agar masyarakat dapat mengetahui hasil kerja nyata para wakil rakyat. Bahkan, Muchlis menantang media untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dan pemotongan pokir oleh oknum DPRD.
” Kami mendukung penuh jika ada temuan penyalahgunaan anggaran dan pemotongan Pokir oleh oknum anggota DPRD agar segera dilaporkan. Ini penting supaya citra institusi tidak tercoreng oleh ulah segelintir orang,” tegasnya.
Sinergi ini menjadi titik balik bagi keterbukaan informasi di lingkungan DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan komunikasi yang intensif antara dewan dan Komsipro, cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten probolinggo kini bukan lagi sekadar harapan, melainkan target yang siap dikawal bersama. ( Fabil )